Wakil Ketua DPRD Padang Ilham Maulana Mangkir Dua Kali, Kapolresta Padang: Pemanggilan Paksa Akan Dilakukan

PADANG, - Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan Covid-19 berpeluang dihadirkan secara paksa.

Hal ini dilakukan jika masih mangkir dalam panggilan kedua yang akan dilayangkan penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polresta Padang.

Baca juga: Dua Rumah Kontrakan dan 2 Toko di Dadok Tunggul Hitam Kota Padang Dilalap Si Jago Merah

Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir mengatakan upaya pemanggilan paksa terhadap tersangka yang mangkir dua kali saat dipanggil menghadap penyidik kepolisian dinyatakan sah secara hukum sesuai Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku.

"Sesuai KUHAP, upaya pemanggilan paksa akan dilakukan jika tersangka mangkir dalam panggilan pertama dan kedua setelah itu baru diikuti perintah membawa paksa, " ujar Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir kepada HarianHaluan.com pada Selasa 31 Mei 2022, di Mako Polresta Padang.

Baca juga: Surat Permintaan Klarifikasi pada Sekjen Kemenkes Bocor, Ombudsman RI Berikan Penjelasan

Kombes Pol Imran Amir menjelaskan pada saat surat pemanggilan pertama kepada Ilham Maulana dilayangkan pada tanggal 27 Mei lalu dan melalui kuasa hukumnya sempat mengajukan pemunduran jadwal pemeriksaan dengan alasan sedang menjalankan tugas sebagai anggota DPRD di luar kota.

“Ketika itu kita berfikiran yang bersangkutan kooperatif untuk melakukan pemeriksaan di Polresta Padang dan kita tunggu janjinya sampai tanggal 27 Mei, ternyata hingga sekarang yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan penyidik, ” ujarnya.

Baca juga: DPP LIPPI Himbau Media Beritakan Kasus Desa Wadas Secara Akurat

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi dana Pokir yang menyeret nama Wakil Ketua DPRD Padang Ilham Maulana ini ditangani Polresta Padang setelah mendapatkan laporan dari masyarakat pada bulan April 2021 lalu.

Laporan tersebut menyebutkan adanya dugaan penyelewengan dana Pokir tahun anggaran 2020 yang disalurkan oleh Ilham Maulana di wilayah hukum Polresta Padang sehingga dilakukan penyelidikan.

Baca juga: Nilai Proyek Mangkrak Sumbar Capai Ratusan Miliar, Hidayat Minta Gubernur Copot Sejumlah Kepala Dinas

Dana pokir yang dicairkan pada 2020 itu menjadi persoalan karena besaran yang diterima oleh warga tidak sesuai dengan besaran yang seharusnya.

Disebutkan kalau penerima diberikan uang Rp1, 5 juta, tapi beberapa di antaranya diminta untuk mengembalikan sebesar Rp500 ribu.

Baca juga: Tolak Pembukaan Rekening PT Perseorangan, Ketua Umum JNI Minta Erick Tohir Evaluasi Pimpinan Bank Mandiri

Sehingga pihak kepolisian memanggil beberapa pihak termasuk Ilham Maulana untuk memproses serta mengklarifikasi laporan dugaan korupsi dana pokir itu.(**)